SEJARAH DAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA
Sistem
Politik Indonesia mengalami dinamika dari dulu hingga sekarang. Untuk melihat sejarah
panjang sistem
politik di Indonesia perlu dilakukan analisis proses politik di
Indonesia. Walaupun dapat dilakukan dengan analisis satu segi pandangan namun
analisis sistem tidak boleh melihat secara sekilas terhadap proyeksi sejarah.
Pendekatan integratif berupa pendekatan sistem, pelaku-sasaran dan pengambilan
keputusan diperlukan dalam analisis sistem. Proses politik juga harus memiliki
kapabilitas sistem. Apakah kapabilitas sistem? untuk mengetahui kapabilitas
sistem silakan klik link kapabilitas sistem ini.
Periodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut; Masa
Prakolonialisasi, Masa Kolonial, Masa Demokrasi Liberal, Masa Demokrasi
Terpimpin, Masa Demokrasi Pancasila, dan Masa Reformasi
Periode
tersebut kemudian dianalisis berdasarkan beberapa aspek penting sebagai
berikut: Penyaluran Tuntutan, Pemeliharaan nilai, Kapailitas, Integrasi
Vertikal dan Horizontal, Gaya Politik, Kepemimpinan, Partisipasi massa,
Keterlibatan Militer, Aparat Negara, dan Stabilitas
1. Masa
Kerajaan (Prakolinial)
Pada masa
prakolonial penyaluran tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan
nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas SDA
memenuhi, Integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal
hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan
sesuai betuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan maka kepemimpinan
negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan.
Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat karena pda masa itu
adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, ada saatnya stabil(saat
tidak ada perang) dan tidak stabil(saat berperang). Semua aparat negara pada
masa ini sangat loyal kepada kerajaan.
2.Masa
Kolinial(Penjajahan)
Pada masa
kolonial penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan
nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun
diambil oleh penjajah, Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis,
sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya
politik devide at impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada saat itu, elit
pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hapir tidak ada disebabkan rasa takut.
Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis
terhadap stabilitas, mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada masa ini
sangat loyal kepada penjajah.
3. Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal penyaluran tuntutan tinggi
namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung belum
tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi. Kapabilitas banyak potensi namun
baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi
horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi
pemuda 1928 (sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer
dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja
berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau
partai.
4. Masa Demokrasi terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin penyaluran tuntutan
tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah. Kapabilitas banyak potensi namun
baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi
horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi
pemuda 1928 (sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer
dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja
berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau
partai.
5. Masa Demokrasi Pancasila
Pada masa demokrasi pancasila penyaluran tuntutan
awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemeliharaan nilai
terjadi pelanggaran HAM namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka,
Integrasi vertikal atas bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya
politik intelek-pragmatik-dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan
ABRI. Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan dwifungsi
ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada
pemerintah(golkar).
6. Masa Reformasi
Pada masa reformasi penyaluran tuntutan tinggi dan
terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. Kapabilitas sistem
disesuaikan dengan otonomi daerah, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan
integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis. Kepemimpinan
sipil-purnawirawan-politisi. Sedangkan untuk keterlibatan militer
dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas instabil. Semua aparat
negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah.
Sistem adalah
suatu keutuhan, keseluruhan, kebulatan suatu bagian menjadi himpunan yang
komplek dan terorganisir. Sebuah sistem bekerja secara bersama dan menyeluruh
agar dapat berfungsi optimal. Jika salah satu bagian tidak bisa bekerja sama
maka keseluruhan sistem akan terganggu. Politik merupakan interaksi pemerintah
dengan takyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan seluruh
rakyatnya.
Dari
pengertian sistem dan politik tersebut maka, Sistem
Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan(termasuk
pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan
keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk
mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan demi kepentingan umum
dan kemaslahatan rakyat.
Kemudian
untuk mewujudkan semua tujuan Sistem
Politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan
infrastruktur yang baik. Mereka adalah lembaga negara(Presiden dan Wakil
Presiden, MPR, DPR, DPD< MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan
utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi
politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah
sesuai dengan hati rakyat.
Sistm
Politik Demokrasi Pancasila
Sistem
Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang
diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari
pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman pada
pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis. Prinsip Sistem Politik Demokrasi
Pancasila:
1. pembagian
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum
2.
Pemerintah berdasarkan konstitusi
3. Jaminan
kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
4.
pemerintahan yang bertanggung jawab
5. Pemilu
langsung dan multipartai
Tidak ada komentar:
Posting Komentar